SKPD Tidak Boleh Potong Kompas

PARIGI- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Riesman T. Pokay, mengingatkan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar tidak potong kompas atau secara pihak melakukan lobi anggaran kepada anggota DPRD.

Peringatan Riesman itu terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2011.

Menurut Riesman, setiap Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) SKPD yang akan dibahas oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD harus melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“RKA SKPD harus dibahas dulu oleh TPAD. SKPD tidak boleh potong kompas atau langsung melobi ke DPRD,” kata Riesman kepada Radar Parimo, Senin (4/10).

Selain itu, Riesman juga mengaku mendukung pernyataan Bupati Longki Djanggola dalam rapat paripurna kemarin, yang meminta kepada setiap SKPD agar segera merampungkan RKA tahun 2011 sebelum dibahas ditingkat TAPD dan Banggar DPRD. “SKPD secepatnya harus segera menyetor RKA tersebut sebelum dibahas,” katanya.

Menurut Riesman, TAPD sudah menindaklanjuti permintaan bupati itu dengan menggelar rapat kemarin sore di ruang kerja Sekretaris Kabupaten (Sekkab). Secara umum, rapat itu membahas APBD Tahun 2011.

Langkah TAPD itu kata Riesman juga menindaklanjuti permintaan anggota DPRD agar SKPD proaktif menyelesaikan RKA masing-masing sehingga proses pembahasan APBD Tahun 2011 ditingkat Banggar bisa lebih cepat.

Ia mengingatkan, dalam penyusunan APBD Tahun 2011 merujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 37 Tahun 2010. Terkait hal itu, bila ada SKPD yang memiliki program dan kegiatan sama, maka salah satunya akan dihapus.

“Misalnya, ada SKPD yang memprogramkan penanggulangan bencana. SKPD lain juga memprogramkan hal serupa. Maka sesuai Permendagri itu, salah satu program di SKPD tersebut  akan dihapus,” tegasnya. (wan)