PARIGI- Komisi I DPRD Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) telah menyelesaikan pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi mitra kerjanya.
SKPD dimaksud yaitu Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbang Pol Linmas), Inspektorat Daerah, Bagian Hukum dan Perundang-Undangan, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Bagian Umum Setda, Satuan Polisi Pamong Praja, Bagian Organisasi Setda, Bagian Humas, Bagian Pemerintahan Umum, Sekretariat Korpri, Sekretariat Dewan dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK).
“Pada dasarnya semua RKA SKPD yang menjadi mitra kerja kami sudah dibahas. Tapi masih ada tiga SKPD yang perlu dirampungkan RKA-nya yaitu, Sekretariat Dewan, Satpol PP dan Inspektorat,” kata Ketua Komisi I, Salmin G. Lodji kepada Radar Parimo, Kamis (2/12).
Salmin menjelaskan, pembahasan RKA Satpol PP belum rampung karena masih terbentur dengan masalah gaji. Pembahasan RKA Sekretariat Dewan terbentur dengan masalah gaji harga barang dan pembahasan RKA Inspektorat terbentur dengan masalah anggaran pemeriksaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Tapi kita upayakan untuk merampungkan dalam waktu dekat ini,” kata Salmin.
Ketua Fraksi Partai Bulan Bintang (F-PBB) ini menambahkan, Komisi yang pimpinnya itu lebih cepat menyelesaikan pembahasan RKA SKPD karena mulai bekerja sejak tanggal 5 November lalu. Apalagi, seluruh anggota Komisi I kata Salmin, terlibat secara aktif dalam proses pembahasan hingga malam hari.
Sedangkan Komisi IV, hingga Kamis kemarin, baru membahas RKA lima SKPD yang menjadi mitra kerjanya. Kelima SKPD tersebut yaitu Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans), Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporabudpar). RKA SKPD yang belum dibahas oleh Komisi yang dipimpin Husen Mardjengi ini adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Bagian Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat, Rumah Sakit Anuntaloko Parigi serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Begitupun halnya dengan Komisi II dan Komisi III, Kamis kemarin juga masih berkutat dengan RKA SKPD mitra kerjanya. Misalnya, anggota Komisi III terlihat sedang membahas RKA Bappeda diruang sidang paripurna yang dipimpin Yusup Berahima. (wan)
BERPIKIR,BERENCANA,BERTINDAK,BERHASIL
Jumat, 03 Desember 2010
Kader Gerindra Dihimbau Tidak Terpengaruh
PARIGI- Selebaran yang menghujat atau mendisktreditkan Longki Djanggola yang beredar diwilayah Kecamatan Parigi dan sekitarnya membuat sebagian masyarakat khususnya kader partai Gerakan Partai Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindra) menjad gerah.
Betapa tidak, selebaran tersebut menghembuskan isu bahwa Longki Djanggola yang saat ini menjabat Bupati Parigi Moutong (Parimo), tidak lama lagi akan masuk ke hotel prodeo alias penjara akibat korupsi yang telah dilakukannya.
Dalam selebaran tersebut juga menyebutkan bahwa Longki adalah salah satu Bupati korupsi kelas kakap.
Menyikapi selebaran yang mendiskreditkan Longki Djanggola itu, maka seluruh kader Partai Gerindra di Kabupaten Parimo dihimbau tidak ikut terpengaruh.
Himbauan itu disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Parimo, Santo, kepada Radar Parimo, Kamis (2/12).
Menurut Santo, penyebaran selebaran itu sarat muatan politis. Motifnya adalah pembusukan terhadap Longki Djanggola yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Sulteng, sebagai salah satu bakal calon Gubernur Sulteng pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulawesi Tengah (Sulteng) Tahun 2011.
“Isi selebaran itu tidak benar dan diedarkan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Jadi jangan dipercaya. Kader partai harus mewaspadai selebaran itu,” kata Santo.
Santo juga mengharapkan kepada masyarakat khususnya yang tergabung dalam paguyuban Jawa Mitra Asih agar tidak ikut terpengaruh dengan isu yang dimuat dalam selebaran tersebut.
“Kalau kita percaya, berarti kita ikut terbawa kepentingan oknum yang tidak bertanggungjawab itu. Yang rugi tentu kita sebagai masyarakat Parimo,” tegas Santo yang juga ketua Paguyuban Jawa Mitra Asih.
Santo mengaku belum tahu siapa yang mengedarkan selebaran itu. Namun ia mengingatkan bahwa proses pembusukan terhadap salah satu kandidat menjelang pemilihan acapkali terjadi. Cara-cara tidak elegan seperti mengedarkan selebaran yang mendiskreditkan kandidat tertentu merupakan ulah oknum yang tidak bertanggungjawab.
“Makanya jangan percaya dan tidak terpengaruh,” tegasnya.
Sebelumnya, Longki Djanggola mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan orang-orang yang tidk bertanggung jawab yang sengaja ingin menjatuhkannya.
“Itu dilakukan orang orang yang tidak bertanggung jawab, dan menurut saya tidak gentle. Kalau memang betul, suruh orang itu cantumkan namanya dalam selebaran,” ujarnya.
Ia mengatakan, kalau memang tudingan itu dapat dibuktikan, baginya tidak masalah. Permasalahannya kalau hal tersebut tidak bisa dibuktikan maka otomatis orang yang menghembuskan isu tersebut kata dia, harus mempertanggung jawabkan secara hukum.
Hanya saja kata dia, oknum yang menyebarkan selebaran tersebut terlalu pengecut sehingga tidak berani mencantumkan nama dalam lampiran selebaran yang dimaksud.
“Kalau memang bisa dibuktikan mari tunjukkan sama saya apa saja buktinya atau laporkan saja kepihak berwajib. Ngapain mesti menggunakan selebaran tidak mencantumkan nama penulisnya lagi,” tuturnya santai.
Ia mengatakan, selebaran tersebut sangat tendensius dan dipolitisir sehubungan dengan majunya dia pada perhelatan pemilihan Gubernur Sulteng.
Cara seperti itu kata dia, sudah tidak lagi efektif untuk dilakukan dalam mencari simpati masyarakat atau membunuh karakter seseorang sehingga jalan yang paling baik adalah bersaing secara sehat dengan mensosialisasikan visi misinya.
“Belum mulai saja sudah begini cara yang dilakukan. Bagaimana kalau sudah masuk dalam tahapan pemilihan. Saya yakin masyarakat saat ini sudah pandai memilah, mana isu yang benar dan mana yang hanya dihembuskan karena kepentingan pribadi,” pungkasnya. (wan)
Betapa tidak, selebaran tersebut menghembuskan isu bahwa Longki Djanggola yang saat ini menjabat Bupati Parigi Moutong (Parimo), tidak lama lagi akan masuk ke hotel prodeo alias penjara akibat korupsi yang telah dilakukannya.
Dalam selebaran tersebut juga menyebutkan bahwa Longki adalah salah satu Bupati korupsi kelas kakap.
Menyikapi selebaran yang mendiskreditkan Longki Djanggola itu, maka seluruh kader Partai Gerindra di Kabupaten Parimo dihimbau tidak ikut terpengaruh.
Himbauan itu disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Parimo, Santo, kepada Radar Parimo, Kamis (2/12).
Menurut Santo, penyebaran selebaran itu sarat muatan politis. Motifnya adalah pembusukan terhadap Longki Djanggola yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Sulteng, sebagai salah satu bakal calon Gubernur Sulteng pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulawesi Tengah (Sulteng) Tahun 2011.
“Isi selebaran itu tidak benar dan diedarkan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Jadi jangan dipercaya. Kader partai harus mewaspadai selebaran itu,” kata Santo.
Santo juga mengharapkan kepada masyarakat khususnya yang tergabung dalam paguyuban Jawa Mitra Asih agar tidak ikut terpengaruh dengan isu yang dimuat dalam selebaran tersebut.
“Kalau kita percaya, berarti kita ikut terbawa kepentingan oknum yang tidak bertanggungjawab itu. Yang rugi tentu kita sebagai masyarakat Parimo,” tegas Santo yang juga ketua Paguyuban Jawa Mitra Asih.
Santo mengaku belum tahu siapa yang mengedarkan selebaran itu. Namun ia mengingatkan bahwa proses pembusukan terhadap salah satu kandidat menjelang pemilihan acapkali terjadi. Cara-cara tidak elegan seperti mengedarkan selebaran yang mendiskreditkan kandidat tertentu merupakan ulah oknum yang tidak bertanggungjawab.
“Makanya jangan percaya dan tidak terpengaruh,” tegasnya.
Sebelumnya, Longki Djanggola mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan orang-orang yang tidk bertanggung jawab yang sengaja ingin menjatuhkannya.
“Itu dilakukan orang orang yang tidak bertanggung jawab, dan menurut saya tidak gentle. Kalau memang betul, suruh orang itu cantumkan namanya dalam selebaran,” ujarnya.
Ia mengatakan, kalau memang tudingan itu dapat dibuktikan, baginya tidak masalah. Permasalahannya kalau hal tersebut tidak bisa dibuktikan maka otomatis orang yang menghembuskan isu tersebut kata dia, harus mempertanggung jawabkan secara hukum.
Hanya saja kata dia, oknum yang menyebarkan selebaran tersebut terlalu pengecut sehingga tidak berani mencantumkan nama dalam lampiran selebaran yang dimaksud.
“Kalau memang bisa dibuktikan mari tunjukkan sama saya apa saja buktinya atau laporkan saja kepihak berwajib. Ngapain mesti menggunakan selebaran tidak mencantumkan nama penulisnya lagi,” tuturnya santai.
Ia mengatakan, selebaran tersebut sangat tendensius dan dipolitisir sehubungan dengan majunya dia pada perhelatan pemilihan Gubernur Sulteng.
Cara seperti itu kata dia, sudah tidak lagi efektif untuk dilakukan dalam mencari simpati masyarakat atau membunuh karakter seseorang sehingga jalan yang paling baik adalah bersaing secara sehat dengan mensosialisasikan visi misinya.
“Belum mulai saja sudah begini cara yang dilakukan. Bagaimana kalau sudah masuk dalam tahapan pemilihan. Saya yakin masyarakat saat ini sudah pandai memilah, mana isu yang benar dan mana yang hanya dihembuskan karena kepentingan pribadi,” pungkasnya. (wan)
Tiga Konsultan DAK Diperiksa
Terkait Kasus Dugaan Korupsi DAK Tahun 2009///
PARIGI- Setelah mengalami penundaan beberapa kali, pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Parigi akhirnya memeriksa konsultan yang terkait kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan APBD Kabupaten Parimo Tahun 2009.
Pihak Kejari Parigi, Rabu (1/12), baru memeriksa tiga orang dari 10 konsultan yang terkait dugaan kasus korupsi tersebut. Tiga orang tersebut yaitu Nasrun, Is Makaramah dan M. Makmun.
Nasrun diperiksa oleh Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus), Samsul Bahri Sanusi SH diruang kerjanya. Sedangkan Is Makaramah dan M. Makmun diperiksa dua Jaksa lainnya.
Nasrun diperiksa mulai pukul 09.00 wita hingga siang hari. Begitupun halnya dengan Is Makaramah juga diperiksa hingga siang hari. Sedangkan M. Makmun diperiksa mulai siang sampai sore hari atau sekitar pukul 15.30 wita.
Kasi Pidsus, Samsul Bahri yang ditanya soal ini, membenarkan bahwa pemeriksaan terhadap Nasrun, Is Makaramah dan M. Makmun terkait kasus dugaan korupsi DAK Pendidikan Tahun 2009.
“Tapi mereka bertiga akan dipanggil kembali karena masih perlu dimintai keterangannya,” ujarnya.
Setelah ketiga nama itu, pihak Kejari Parigi kata Samsul, akan memeriksa tujuh nama lainnya yang disebut-sebut bertindak sebagai konsultan dalam proyek rehab 168 Sekolah Dasar (SD) diwilayah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo).
Selain Nasrun, Is Makaramah dan M. Makmun, nama lain yang akan dipanggil untuk dimintai keterangannya adalah Rai Basuki, Damran, Ucok, Mohammad Amir, Anwar Saing, Isman Tantu dan Isra.
Pemeriksaan terhadap beberapa nama lainnya itu sudah dijadwalkan. Pihak Kejari Parigi menjadwalkan akan memeriksa tiga konsultan, Jumat (3/12). Sedangkan empat konsultan lainnya akan diperiksa, Senin pekan depan. Namun belum diketahui, siapa saja diantara nama-nama itu yang akan diperiksa pada hari Jumat maupun hari Senin pekan depan.
Setelah memeriksa para konsultan itu, giliran tiga orang yang diduga terlibat dalam supplier rangka baja pada rehab SD dimaksud yang akan diperiksa pihak Kejari. Mereka adalah Goan Umbas, Iswan dan Perwakilan PT Metalindo Sulteng, Gunawan. Setelah itu, menyusul nama lainnya yang diduga ikut terlibat dalam kasus dugaan kourpsi ini.
Pihak Kejari kata Samsul, menargetkan untuk menyelesaikan kasus ini pada bulan Desember tahun 2010. Artinya pihak Kejari, sudah dapat menetapkan tersangka dalam kasus ini sebelum masuk tahun 2011. (wan)
PARIGI- Setelah mengalami penundaan beberapa kali, pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Parigi akhirnya memeriksa konsultan yang terkait kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan APBD Kabupaten Parimo Tahun 2009.
Pihak Kejari Parigi, Rabu (1/12), baru memeriksa tiga orang dari 10 konsultan yang terkait dugaan kasus korupsi tersebut. Tiga orang tersebut yaitu Nasrun, Is Makaramah dan M. Makmun.
Nasrun diperiksa oleh Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus), Samsul Bahri Sanusi SH diruang kerjanya. Sedangkan Is Makaramah dan M. Makmun diperiksa dua Jaksa lainnya.
Nasrun diperiksa mulai pukul 09.00 wita hingga siang hari. Begitupun halnya dengan Is Makaramah juga diperiksa hingga siang hari. Sedangkan M. Makmun diperiksa mulai siang sampai sore hari atau sekitar pukul 15.30 wita.
Kasi Pidsus, Samsul Bahri yang ditanya soal ini, membenarkan bahwa pemeriksaan terhadap Nasrun, Is Makaramah dan M. Makmun terkait kasus dugaan korupsi DAK Pendidikan Tahun 2009.
“Tapi mereka bertiga akan dipanggil kembali karena masih perlu dimintai keterangannya,” ujarnya.
Setelah ketiga nama itu, pihak Kejari Parigi kata Samsul, akan memeriksa tujuh nama lainnya yang disebut-sebut bertindak sebagai konsultan dalam proyek rehab 168 Sekolah Dasar (SD) diwilayah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo).
Selain Nasrun, Is Makaramah dan M. Makmun, nama lain yang akan dipanggil untuk dimintai keterangannya adalah Rai Basuki, Damran, Ucok, Mohammad Amir, Anwar Saing, Isman Tantu dan Isra.
Pemeriksaan terhadap beberapa nama lainnya itu sudah dijadwalkan. Pihak Kejari Parigi menjadwalkan akan memeriksa tiga konsultan, Jumat (3/12). Sedangkan empat konsultan lainnya akan diperiksa, Senin pekan depan. Namun belum diketahui, siapa saja diantara nama-nama itu yang akan diperiksa pada hari Jumat maupun hari Senin pekan depan.
Setelah memeriksa para konsultan itu, giliran tiga orang yang diduga terlibat dalam supplier rangka baja pada rehab SD dimaksud yang akan diperiksa pihak Kejari. Mereka adalah Goan Umbas, Iswan dan Perwakilan PT Metalindo Sulteng, Gunawan. Setelah itu, menyusul nama lainnya yang diduga ikut terlibat dalam kasus dugaan kourpsi ini.
Pihak Kejari kata Samsul, menargetkan untuk menyelesaikan kasus ini pada bulan Desember tahun 2010. Artinya pihak Kejari, sudah dapat menetapkan tersangka dalam kasus ini sebelum masuk tahun 2011. (wan)
Korban Wabah Diare Bertambah
PARIGI- Korban wabah diare muntaber di sejumlah dusun Desa Lombok, Kecamatan Tinombo, bertambah. Jika sebelumnya diberitakan, jumlah korban meninggal dunia sebanyak 15 orang, kini sudah menjadi 17 orang.
Bertambahnya jumlah warga yang meninggal dunia setelah diserang diare ini diungkapkan langsung oleh Bupati Longki Djanggola kepada Radar Parimo, Selasa (30/11) sekitar pukul 01.00 dini hari.
Longki menyebutkan, 17 orang yang meninggal dunia itu merupakan kasus yang terjadi sejak bulan Oktober hingga November 2010 ini. Warga yang meninggal dunia itu terdiri dari enam orang di dusun Patingke, tujuh orang di dusun Nanaan, dua orang di dusun Bobontolang, satu orang di dusun Gondanon dan satu orang lagi di dusun Simoiye (Desa Ogoalas).
Longki mengatakan, warga yang terserang diare itu akibat mengkonsumsi air yang tidak bersih seperti yang disebutkan oleh kepala Puskesmas Tinombo, dr. Priyadi kepada media ini sebelumnya.
“Airnya tidak dimasak. Mereka mengambil air di sungai untuk di konsumsi,” kata Longki.
Masalah lain di beberapa dusun itu kata Longki adalah kebersihan lingkungannya. Tidak ada jamban di dusun itu sehingga warga setempat membuang kotoran disembarang tempat. Hal ini memicu terjadinya wabah diare.
“Mereka ini adalah suku lauje yang merupakan Komunitas Adat Terpencil (KAT),” katanya.
Ia juga mengakui, kondisi jalan di sejumlah dusun itu memang sangat memprihatinkan.
“Jalan dibeberapa dusun ini memang hanya jalan setapak. Jarak antar dusun sangat jauh. Jadi sangat sulit dilalui oleh warga terutama bagi petugas kesehatan yang ingin memberikan pelayanan. Tapi tim kesehatan sudah berupaya maksimal untuk memberikan pelayanan, meski harus melalui jalan yang sulit,” ujarnya.
Menurut Longki, masalah jalan itu sebenarnya sudah mau diatasi, tapi masih terbentur dengan anggaran. Namun pada tahun 2011 ujarnya, diupayakan akan dibangun beberapa jalan di beberapa dusun itu untuk memudahkan akses transportasi warga setempat.
“Pasti ada jalan yang akan dibangun tahun 2011 di beberapa dusun itu. Programnya sudah ada,” kata Longki menambahkan.
Sementara Ketua DPRD Parimo, Taufik Borman meminta kepada pihak Dinas Kesehatan dapat memperhatikan kondisi kesehatan warga disejumlah dusun tersebut secara intensif sebelum menimbulkan korban berikutnya.
Begitupun halnya dengan instansi tekhnis yang menangani masalah air bersih dan kebersihan lingkungan, menurut Taufik, harus dapat bertindak cepat. Paling tidak, pengadaan air bersih dan pembangunan MCK sudah dapat diprogramkan pada tahun 2011.
Sedangkan mengenai pembangunan jalan di sejumlah dusun itu, Taufik mengaku sepakat dengan pernyataan bupati.
Menurutnya, pembangunan jalan yang memadai di sejumlah dusun itu memang perlu diprioritaskan untuk segera dilaksanakan. Paling lambat tahun 2011 ini, jalan tersebut sudah dapat dibangun untuk memudahkan akses transportasi warga di beberapa dusun itu.
“Kasian masyarakat disana. Mereka sulit ke desa induk untuk mendapatkan pelayanan karena jalan yang mau dilalui cukup berbahaya. Hanya jalan setapak dan disana-sini jurang. Jadi pembangunan jalan di beberapa dusun itu harus segera dibangun. Saya harap, hal ini mendapat perhatian serius Pemerintah daerah melalui instansi terkait,” harapnya. (wan)
Judul sambungan.................
Bertambahnya jumlah warga yang meninggal dunia setelah diserang diare ini diungkapkan langsung oleh Bupati Longki Djanggola kepada Radar Parimo, Selasa (30/11) sekitar pukul 01.00 dini hari.
Longki menyebutkan, 17 orang yang meninggal dunia itu merupakan kasus yang terjadi sejak bulan Oktober hingga November 2010 ini. Warga yang meninggal dunia itu terdiri dari enam orang di dusun Patingke, tujuh orang di dusun Nanaan, dua orang di dusun Bobontolang, satu orang di dusun Gondanon dan satu orang lagi di dusun Simoiye (Desa Ogoalas).
Longki mengatakan, warga yang terserang diare itu akibat mengkonsumsi air yang tidak bersih seperti yang disebutkan oleh kepala Puskesmas Tinombo, dr. Priyadi kepada media ini sebelumnya.
“Airnya tidak dimasak. Mereka mengambil air di sungai untuk di konsumsi,” kata Longki.
Masalah lain di beberapa dusun itu kata Longki adalah kebersihan lingkungannya. Tidak ada jamban di dusun itu sehingga warga setempat membuang kotoran disembarang tempat. Hal ini memicu terjadinya wabah diare.
“Mereka ini adalah suku lauje yang merupakan Komunitas Adat Terpencil (KAT),” katanya.
Ia juga mengakui, kondisi jalan di sejumlah dusun itu memang sangat memprihatinkan.
“Jalan dibeberapa dusun ini memang hanya jalan setapak. Jarak antar dusun sangat jauh. Jadi sangat sulit dilalui oleh warga terutama bagi petugas kesehatan yang ingin memberikan pelayanan. Tapi tim kesehatan sudah berupaya maksimal untuk memberikan pelayanan, meski harus melalui jalan yang sulit,” ujarnya.
Menurut Longki, masalah jalan itu sebenarnya sudah mau diatasi, tapi masih terbentur dengan anggaran. Namun pada tahun 2011 ujarnya, diupayakan akan dibangun beberapa jalan di beberapa dusun itu untuk memudahkan akses transportasi warga setempat.
“Pasti ada jalan yang akan dibangun tahun 2011 di beberapa dusun itu. Programnya sudah ada,” kata Longki menambahkan.
Sementara Ketua DPRD Parimo, Taufik Borman meminta kepada pihak Dinas Kesehatan dapat memperhatikan kondisi kesehatan warga disejumlah dusun tersebut secara intensif sebelum menimbulkan korban berikutnya.
Begitupun halnya dengan instansi tekhnis yang menangani masalah air bersih dan kebersihan lingkungan, menurut Taufik, harus dapat bertindak cepat. Paling tidak, pengadaan air bersih dan pembangunan MCK sudah dapat diprogramkan pada tahun 2011.
Sedangkan mengenai pembangunan jalan di sejumlah dusun itu, Taufik mengaku sepakat dengan pernyataan bupati.
Menurutnya, pembangunan jalan yang memadai di sejumlah dusun itu memang perlu diprioritaskan untuk segera dilaksanakan. Paling lambat tahun 2011 ini, jalan tersebut sudah dapat dibangun untuk memudahkan akses transportasi warga di beberapa dusun itu.
“Kasian masyarakat disana. Mereka sulit ke desa induk untuk mendapatkan pelayanan karena jalan yang mau dilalui cukup berbahaya. Hanya jalan setapak dan disana-sini jurang. Jadi pembangunan jalan di beberapa dusun itu harus segera dibangun. Saya harap, hal ini mendapat perhatian serius Pemerintah daerah melalui instansi terkait,” harapnya. (wan)
Judul sambungan.................
Panwaslukada Parimo Bakal Kerja Ekstra
PARIGI- Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Panwaslukada) se Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) bakal kerja ekstra dalam pelaksanaan pengawasan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Sullteng Tahun 2011.
Keikutsertaan Longki Djanggola dalam Pilgub mendatang, menjadi salah satu faktor yang membuat Panwaslukada Parimo bakal kerja ekstra. Betapa tidak, bila terjadi gugatan pelanggaran yang terjadi diwilayah Kabupaten Parimo dan dikaitkan dengan Longki Djanggola sebagai salah satu kandidat, maka kredibilitas Panwaslukada Parimo akan diuji untuk menyelesaikan masalah itu sesuai aturan tanpa melihat siapa kandidat yang bertarung.
Hal itu diakui Ketua Panwaslukada Parimo, Ikbal Bungaadjim, kepada Radar Parimo, Senin (29/11).
Ikbal mengakui, ketika gugatan pelanggaran itu terjadi dan dikaitkan dengan kandidat yang berasal dari daerah ini, maka akan berpengaruh besar terhadap kinerja Panwaslukada se Kabupaten Parimo.
“Jelas kami bakal kerja ekstra kalau masalahnya seperti ini. Ini akan menjadi ujian, sejauhmana kami mampu menyelesaikan gugatan itu sesuai aturan,” kata Ikbal.
Namun Panwaslukada Parimo kata Ikbal, tetap akan berusaha menjaga independensinya dalam melaksanakan tugasnya sebagai wasit pada penyelenggaraan Pilgub Sulteng.
“Independensi adalah harga mati,” tegasnya.
Panwaslukada Parimo kata dia, sudah menyiapkan langkah antisipasi yakni melakukan penguatan pengorganisasian dari tingkat Kabupaten hingga ke level Panitia Pengawas Lapangan (PPL).
Menjaga independensi dan melakukan penguatan pengorganisasian menurut dia, akan memberi kepastian kepada kandidat lain bahwa pelaksanaan Pilgub di Kabupaten Parimo tetap berjalan fair, sessuai azas Pemilu yakni Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (Luber) serta berdasarkan aturan.
“Selama kita mengaplikasi aturan dengan benar, maka hal itu akan menjadi garansi bagi penyelenggara Pemilu untuk melaksanakan tugasnya dengan baik,” ujarnya.
Saat ini, Panwaslukada Parimo katanya, sementara membuka pendaftaran calon anggota Panwaslukada Kecamatan (Panwscam). Pendaftaran ini dibuka hingga Selasa (30/11) hari ini. (wan)
Keikutsertaan Longki Djanggola dalam Pilgub mendatang, menjadi salah satu faktor yang membuat Panwaslukada Parimo bakal kerja ekstra. Betapa tidak, bila terjadi gugatan pelanggaran yang terjadi diwilayah Kabupaten Parimo dan dikaitkan dengan Longki Djanggola sebagai salah satu kandidat, maka kredibilitas Panwaslukada Parimo akan diuji untuk menyelesaikan masalah itu sesuai aturan tanpa melihat siapa kandidat yang bertarung.
Hal itu diakui Ketua Panwaslukada Parimo, Ikbal Bungaadjim, kepada Radar Parimo, Senin (29/11).
Ikbal mengakui, ketika gugatan pelanggaran itu terjadi dan dikaitkan dengan kandidat yang berasal dari daerah ini, maka akan berpengaruh besar terhadap kinerja Panwaslukada se Kabupaten Parimo.
“Jelas kami bakal kerja ekstra kalau masalahnya seperti ini. Ini akan menjadi ujian, sejauhmana kami mampu menyelesaikan gugatan itu sesuai aturan,” kata Ikbal.
Namun Panwaslukada Parimo kata Ikbal, tetap akan berusaha menjaga independensinya dalam melaksanakan tugasnya sebagai wasit pada penyelenggaraan Pilgub Sulteng.
“Independensi adalah harga mati,” tegasnya.
Panwaslukada Parimo kata dia, sudah menyiapkan langkah antisipasi yakni melakukan penguatan pengorganisasian dari tingkat Kabupaten hingga ke level Panitia Pengawas Lapangan (PPL).
Menjaga independensi dan melakukan penguatan pengorganisasian menurut dia, akan memberi kepastian kepada kandidat lain bahwa pelaksanaan Pilgub di Kabupaten Parimo tetap berjalan fair, sessuai azas Pemilu yakni Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (Luber) serta berdasarkan aturan.
“Selama kita mengaplikasi aturan dengan benar, maka hal itu akan menjadi garansi bagi penyelenggara Pemilu untuk melaksanakan tugasnya dengan baik,” ujarnya.
Saat ini, Panwaslukada Parimo katanya, sementara membuka pendaftaran calon anggota Panwaslukada Kecamatan (Panwscam). Pendaftaran ini dibuka hingga Selasa (30/11) hari ini. (wan)
Sampah Pasar Nyaris Tutup Jalan
PARIGI- Tumpukan sampah yang terdapat di salah satu sudut pasar Inpres Tagunu Parigi, nyaris menutup jalan disekitarnya. Akibatnya, alur lalu lintas kendaraan disekitar tumpukan sampah yang cukup banyak itu menjadi terganggu. Apalagi kendaraan yang melintas di jalan sekitar sampah itu cukup padat.
Sejumlah pedagang menuturkan bahwa sampah-sampah yang meluber hingga ke badan jalan itu sudah terlihat pasca hari raya idul adha.
Mereka mengeluh, karena sampah-sampah itu telah menimbulkan bau busuk menyengat dan sangat mengganggu aktivitas mereka sejak beberapa pekan ini.
Sampah-sampah itu menurut mereka, berasal dari pasar itu sendiri dan sampah rumah tangga yang dibawa warga dari beberapa Kelurahan lain.
“Warga dari Kelurahan lain biasanya datang bawa sampah pada malam hari,” katanya.
Tidak tahan melihat kondisi itu, beberapa diantara pedagang ini melaporkannya langsung kepada Ketua DPRD, Taufik Borman.
Tanpa berpikir panjang, Taufik Borman langsung menghubungi pihak Dinas Pekerjaan Umum (PU) agar dapat mengerahkan alat berat dan truk untuk mengangkut sampah tersebut.
Tak lama kemudian, alat berat dan truk pengangkut sampah milik Dinas PU sudah berada di lokasi. Sekitar tujuh unit truk, mengangkut sampah-sampah itu ke Tempat Pembuangan Akhir Sementara (TPAS) Jononunu, Minggu (28/11).
Selain sampah di pasar, alat berat dan truk ini juga mengangkut sampah yang berada di sekitar Terminal. Hanya sekitar tiga jam, sampah-sampah itu sudah dapat diatasi.
Sedangkan Taufik Borman sendiri, meninjau langsung pengangkutan sampah itu dilapangan hingga selesai.
Beberapa pedagang di pasar Inpres dan sopir angkutan yang berada di Terminal, mengaku lega karena sampah-sampah yang telah mengganggu aktivitas mereka itu sudah dapat diatasi.
“Alhamdulillah, hu, so ilang yang babau. So lama torang disiksa sama sampah yang pe busu, skarang so enak sadiki,” kata salah seorang ibu yang menjual disekitar lokasi tumpukan sampah itu.
Mereka juga memberikan apresiasi positif atas sikap Ketua DPRD, Taufik Borman yang berinisiatif dan bergerak langsung untuk mengatasi sampah-sampah itu.
Sejumlah pedagang menuturkan bahwa sampah-sampah yang meluber hingga ke badan jalan itu sudah terlihat pasca hari raya idul adha.
Mereka mengeluh, karena sampah-sampah itu telah menimbulkan bau busuk menyengat dan sangat mengganggu aktivitas mereka sejak beberapa pekan ini.
Sampah-sampah itu menurut mereka, berasal dari pasar itu sendiri dan sampah rumah tangga yang dibawa warga dari beberapa Kelurahan lain.
“Warga dari Kelurahan lain biasanya datang bawa sampah pada malam hari,” katanya.
Tidak tahan melihat kondisi itu, beberapa diantara pedagang ini melaporkannya langsung kepada Ketua DPRD, Taufik Borman.
Tanpa berpikir panjang, Taufik Borman langsung menghubungi pihak Dinas Pekerjaan Umum (PU) agar dapat mengerahkan alat berat dan truk untuk mengangkut sampah tersebut.
Tak lama kemudian, alat berat dan truk pengangkut sampah milik Dinas PU sudah berada di lokasi. Sekitar tujuh unit truk, mengangkut sampah-sampah itu ke Tempat Pembuangan Akhir Sementara (TPAS) Jononunu, Minggu (28/11).
Selain sampah di pasar, alat berat dan truk ini juga mengangkut sampah yang berada di sekitar Terminal. Hanya sekitar tiga jam, sampah-sampah itu sudah dapat diatasi.
Sedangkan Taufik Borman sendiri, meninjau langsung pengangkutan sampah itu dilapangan hingga selesai.
Beberapa pedagang di pasar Inpres dan sopir angkutan yang berada di Terminal, mengaku lega karena sampah-sampah yang telah mengganggu aktivitas mereka itu sudah dapat diatasi.
“Alhamdulillah, hu, so ilang yang babau. So lama torang disiksa sama sampah yang pe busu, skarang so enak sadiki,” kata salah seorang ibu yang menjual disekitar lokasi tumpukan sampah itu.
Mereka juga memberikan apresiasi positif atas sikap Ketua DPRD, Taufik Borman yang berinisiatif dan bergerak langsung untuk mengatasi sampah-sampah itu.
Tiga Raperda Belum Rampung
PARIGI- Tiga Raperda yang dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Parimo sejak 4-25 November lalu, belum rampung. Tiga Raperda dimaksud yaitu Raperda Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pengawasan Minuman Beralkohol, Raperda Tentang Pencabutan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rteribusi Pemberian Tanda Daftar Usaha Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras serta Raperda Tentang Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
Ketua Pansus, Husen H. Mardjengi dalam rapat paripurna, Kamis (25/11) lalu, mengungkapkan berbagai alasan sehingga ketiga Raperda itu belum rampung dibahas.
Husen mengatakan, masih banyak pasal-pasal yang harus direvisi dan perlu pengkajian yang mendalam atas ketiga Raperda tersebut agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
Husen mencontohkan Perda Nomor 8 Tahun 2005 Pengawasan Minuman Beralkohol. Ada beberapa materi dalam Perda ini yang perlu direvisi karena belum mengatur beberapa hal, diantaranya, penggunaan minuman beralkohol dalam kegiatan keagamaan, perbedaan minuman keras tradisional dan industri serta pengaturan minuman beralkohol yang hanya melintas diwilayah Kabupaten Parimo.
“Jadi bukan hanya dari segi ancaman hukumannya saja, tapi tekhnis pelaksanaan dilapangan juga perlu direvisi,” kata Husen.
Begitupula dengan Raperda Tentang Pencabutan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rteribusi Pemberian Tanda Daftar Usaha Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras, menurut Husen, juga perlu dikaji secara mendalam karena dengan dicabutnya Perda ini berarti PAD yang bersumber dari retribusi akan berkurang.
“Sehingga Pansus berpendapat perlu dicari jalan agar retribusi itu dapat dipungut kembali,” tuturnya.
Olehnya Pansus melalui rapat paripurna itu meminta tambahan waktu selama 10 hari untuk menyelesaikan pembahasan ketiga Raperda tersebut.
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD, Taufik Borman tersebut menyetujui penambahan waktu yang diminta oleh Pansus. (wan)
Ketua Pansus, Husen H. Mardjengi dalam rapat paripurna, Kamis (25/11) lalu, mengungkapkan berbagai alasan sehingga ketiga Raperda itu belum rampung dibahas.
Husen mengatakan, masih banyak pasal-pasal yang harus direvisi dan perlu pengkajian yang mendalam atas ketiga Raperda tersebut agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
Husen mencontohkan Perda Nomor 8 Tahun 2005 Pengawasan Minuman Beralkohol. Ada beberapa materi dalam Perda ini yang perlu direvisi karena belum mengatur beberapa hal, diantaranya, penggunaan minuman beralkohol dalam kegiatan keagamaan, perbedaan minuman keras tradisional dan industri serta pengaturan minuman beralkohol yang hanya melintas diwilayah Kabupaten Parimo.
“Jadi bukan hanya dari segi ancaman hukumannya saja, tapi tekhnis pelaksanaan dilapangan juga perlu direvisi,” kata Husen.
Begitupula dengan Raperda Tentang Pencabutan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rteribusi Pemberian Tanda Daftar Usaha Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras, menurut Husen, juga perlu dikaji secara mendalam karena dengan dicabutnya Perda ini berarti PAD yang bersumber dari retribusi akan berkurang.
“Sehingga Pansus berpendapat perlu dicari jalan agar retribusi itu dapat dipungut kembali,” tuturnya.
Olehnya Pansus melalui rapat paripurna itu meminta tambahan waktu selama 10 hari untuk menyelesaikan pembahasan ketiga Raperda tersebut.
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD, Taufik Borman tersebut menyetujui penambahan waktu yang diminta oleh Pansus. (wan)
Warga Lombok Diserang Diare, 15 Orang Meninggal
TINOMBO– Warga Desa Lombok, Kecamatan Tinombo, diserang wabah diare muntaber sejak Oktober hingga November tahun ini. 15 orang diantaranya telah meninggal dunia.
Kepala Puskesmas Ampibabo, dr. Priyadi, menyebutkan, 15 orang warga Desa Lombok yang meninggal ini terdiri dari enam orang di Dusun Patingke, tujuh orang di Dusun Nanaan dan dua orang di Dusun Bobontolan.
Selain 15 warga Desa Lombok, satu orang warga Desa Ogoalas juga meninggal dunia setelah diserang diare.
“Dua orang yang meninggal di Dusun Bobontolan dan satu orang di Desa Ogoalas, terjadi dua hari terakhir ini,” kata dr. Priyadi, kepada Radar Parimo, Minggu (28/11).
Priyadi menuturkan, wabah diare ini sebenarnya sudah mengkhawatirkan sejak sebulan terakhir.
I melihat, warga yang terserang wabah diare itu akibat beberapa hal seperti mengkonsumsi air yang tidak bersih.
“Air bersih memang menjadi masalah di desa ini,” katanya.
Ia mengatakan, pihaknya sudah turun sebanyak delapan kali ke Desa itu untuk memantau kondisi warga setempat. Bahkan pihak Dinas Kesehatan Kabupaten dan Propinsi, menurut dia, sudah dua kali turun ke Desa tersebut.
“Hari ini (kemarin, red) tim kesehatan kembali turun untuk mengambil sampel air di desa itu untuk diperiksa di laboratorium,” ujarnya.
Sementara, Camat Tinombo, Sabaruddin Kilis, ketika dikonfirmasi via telepon, mengaku sudah turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi warganya yang terserang diare di beberapa dusun di Desa Lombok.
Sabarudin mengakui, salah satu faktor yang menyebabkan warganya itu diserang diare karena masalah air bersih.
“Kami bersama tim kesehatan sudah menyampaikan kepada warga di desa itu agar memperhatikan masalah kebersihan lingkungan terutama menyangkut air bersih,” kata Sabaruddin.
Ia mengungkapkan, banyaknya warga Desa Lombok yang meninggal dunia setelah diserang diare karena lambat mendapat pelayanan kesehatan.
Hal itu disebabkan, akses jalan di desa itu sangat sulit dilalui. Betapa tidak, jalan di desa itu hanya setapak. Belum lagi, jarak tempuh menuju Desa induk kata dia, cukup jauh. Kurang lebih mencapai lima kilometer.
“Jadi kalau ada warga yang tiba-tiba diserang diare, lantas mau turun ke desa induk untuk berobat, jelas butuh waktu lama karena jalan yang dilalui sangat sulit. Kalau misalnya kondisi warga yang diserang diare itu sudah sangat parah, maka bisa saja tidak tertolong karena lambat mendapat pelayanan kesehatan akibat medan yang mau dilalui sangat sulit. Saya saja harus jalan kaki sepanjang tiga kilometer ketika melihat kondisi warga di desa itu karena jalannya tidak bagus,” tuturnya.
Ia mengatakan, warga Desa Lombok sangat mengharapkan dapat dibangunkan sarana infrastruktur berupa jalan yang memadai. Apalagi, jumlah warga di desa itu cukup banyak, yakni mencapai 1000 orang lebih.
Ia berharap, kondisi kesehatan termasuk pembangunan jalan di desa itu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah (Pemda) dan anggota DPRD.
“Saya akan melaporkan masalah ini kepada Pemda dan anggota DPRD hari Senin. Kita berharap, pembangunan jalan di desa ini dapat diprioritaskan pada tahun 2011,” harapnya. Salah seorang warga Desa Tinombo, Ahmad yang mengaku beberapa kali ke desa Lombok, juga mengharapkan, Pemda dan anggota DPRD dapat menyikapi masalah itu secara serius.
“Jangan cuma sibuk baku bantah masalah kasus suap. Lebih baik perhatikan masalah di Desa Lombok itu. Jangan sampai makin banyak lagi yang meninggal. Kasian,” ujarnya mengharapkan. (wan)
Kepala Puskesmas Ampibabo, dr. Priyadi, menyebutkan, 15 orang warga Desa Lombok yang meninggal ini terdiri dari enam orang di Dusun Patingke, tujuh orang di Dusun Nanaan dan dua orang di Dusun Bobontolan.
Selain 15 warga Desa Lombok, satu orang warga Desa Ogoalas juga meninggal dunia setelah diserang diare.
“Dua orang yang meninggal di Dusun Bobontolan dan satu orang di Desa Ogoalas, terjadi dua hari terakhir ini,” kata dr. Priyadi, kepada Radar Parimo, Minggu (28/11).
Priyadi menuturkan, wabah diare ini sebenarnya sudah mengkhawatirkan sejak sebulan terakhir.
I melihat, warga yang terserang wabah diare itu akibat beberapa hal seperti mengkonsumsi air yang tidak bersih.
“Air bersih memang menjadi masalah di desa ini,” katanya.
Ia mengatakan, pihaknya sudah turun sebanyak delapan kali ke Desa itu untuk memantau kondisi warga setempat. Bahkan pihak Dinas Kesehatan Kabupaten dan Propinsi, menurut dia, sudah dua kali turun ke Desa tersebut.
“Hari ini (kemarin, red) tim kesehatan kembali turun untuk mengambil sampel air di desa itu untuk diperiksa di laboratorium,” ujarnya.
Sementara, Camat Tinombo, Sabaruddin Kilis, ketika dikonfirmasi via telepon, mengaku sudah turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi warganya yang terserang diare di beberapa dusun di Desa Lombok.
Sabarudin mengakui, salah satu faktor yang menyebabkan warganya itu diserang diare karena masalah air bersih.
“Kami bersama tim kesehatan sudah menyampaikan kepada warga di desa itu agar memperhatikan masalah kebersihan lingkungan terutama menyangkut air bersih,” kata Sabaruddin.
Ia mengungkapkan, banyaknya warga Desa Lombok yang meninggal dunia setelah diserang diare karena lambat mendapat pelayanan kesehatan.
Hal itu disebabkan, akses jalan di desa itu sangat sulit dilalui. Betapa tidak, jalan di desa itu hanya setapak. Belum lagi, jarak tempuh menuju Desa induk kata dia, cukup jauh. Kurang lebih mencapai lima kilometer.
“Jadi kalau ada warga yang tiba-tiba diserang diare, lantas mau turun ke desa induk untuk berobat, jelas butuh waktu lama karena jalan yang dilalui sangat sulit. Kalau misalnya kondisi warga yang diserang diare itu sudah sangat parah, maka bisa saja tidak tertolong karena lambat mendapat pelayanan kesehatan akibat medan yang mau dilalui sangat sulit. Saya saja harus jalan kaki sepanjang tiga kilometer ketika melihat kondisi warga di desa itu karena jalannya tidak bagus,” tuturnya.
Ia mengatakan, warga Desa Lombok sangat mengharapkan dapat dibangunkan sarana infrastruktur berupa jalan yang memadai. Apalagi, jumlah warga di desa itu cukup banyak, yakni mencapai 1000 orang lebih.
Ia berharap, kondisi kesehatan termasuk pembangunan jalan di desa itu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah (Pemda) dan anggota DPRD.
“Saya akan melaporkan masalah ini kepada Pemda dan anggota DPRD hari Senin. Kita berharap, pembangunan jalan di desa ini dapat diprioritaskan pada tahun 2011,” harapnya. Salah seorang warga Desa Tinombo, Ahmad yang mengaku beberapa kali ke desa Lombok, juga mengharapkan, Pemda dan anggota DPRD dapat menyikapi masalah itu secara serius.
“Jangan cuma sibuk baku bantah masalah kasus suap. Lebih baik perhatikan masalah di Desa Lombok itu. Jangan sampai makin banyak lagi yang meninggal. Kasian,” ujarnya mengharapkan. (wan)
Puluhan Rumah Nelayan Olaya Terendam Air Pasang
PARIGI- Puluhan rumah nelayan di Desa Olaya, Selasa malam (23/11) terendam air pasang. Air pasang itu juga merendam sebuah Sekolah Dasar yang ada di kompleks perumahan tersebut.
Salah seorang warga, Syahril, menuturkan bahwa kondisi seperti itu hampir terjadi setiap bulan terutama pada saat air pasang. Sekitar 50 rumah yang ada di kompleks itu selalu terendam air pasang hinggga lulut orang dewasa.
Syahril berharap agar Pemerintah daerah (Pemda) melalui instansi terkait, dapat memberikan perhatian serius terhadap kondisi yang mereka alami itu.
Ia menginginkan agar tanggul penahan air pasang yang jebol di kompleks itu dapat segera diperbaiki.
“Sejak tanggul itu jebol, rumah kami selalu terandam air,” tandasnya.
Sementara, Ketua DPRD Parimo, Taufik Borman yang datang kelokasi tersebut, berjanji untuk membicarakan masalah yang dihadapi warga itu dengan instansi terkait.
“Saya dengar dari warga, sudah ada beberapa orang pejabat yang meninjau lokasi ini. Namun tak ada satupun yang merealisasikan perbaikan tanggul yang jebol itu, mudah-mudahan pada tahun 2011 nanti, perbaikan tanggul yang rusak sudah bisa dianggarkan,” kata Taufik yang didampingi, Michael, Kasi Pantai dan Sungai Dinas PU Parimo. (wan)
Salah seorang warga, Syahril, menuturkan bahwa kondisi seperti itu hampir terjadi setiap bulan terutama pada saat air pasang. Sekitar 50 rumah yang ada di kompleks itu selalu terendam air pasang hinggga lulut orang dewasa.
Syahril berharap agar Pemerintah daerah (Pemda) melalui instansi terkait, dapat memberikan perhatian serius terhadap kondisi yang mereka alami itu.
Ia menginginkan agar tanggul penahan air pasang yang jebol di kompleks itu dapat segera diperbaiki.
“Sejak tanggul itu jebol, rumah kami selalu terandam air,” tandasnya.
Sementara, Ketua DPRD Parimo, Taufik Borman yang datang kelokasi tersebut, berjanji untuk membicarakan masalah yang dihadapi warga itu dengan instansi terkait.
“Saya dengar dari warga, sudah ada beberapa orang pejabat yang meninjau lokasi ini. Namun tak ada satupun yang merealisasikan perbaikan tanggul yang jebol itu, mudah-mudahan pada tahun 2011 nanti, perbaikan tanggul yang rusak sudah bisa dianggarkan,” kata Taufik yang didampingi, Michael, Kasi Pantai dan Sungai Dinas PU Parimo. (wan)
Komisi I Hampir Rampung, Komisi IV Baru Tiga
PARIGI- Komisi I DPRD Parigi Moutong (Parimo) hampir rampung membahas RKA Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2011 yang menjadi mitra kerjanya. Sedangkan Komisi IV baru membahas tiga RKA SKPD yang menjadi mitra kerjanya.
Komisi I yang dipimpin Salmin G. Lodji hampir rampung membahas RKA SKPD mitra kerjanya karena mulai melaksanakan pembahasan sejak Senin (16/11) lalu.
Komisi IV yang dipimpin Husen Mardjengi baru mulai melaksanakan pembahasan sejak Senin (22/11).
RKA SKPD yang telah dibahas oleh anggota Komisi I yaitu, Inspektorat, Bagian Hukum dan Perundang-undangan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Bagian Organisasi, Bagian Pemerintahan Umum, Bagian Humas dan Sekretariat Korpri. Adapula SKPD yang telah dibahas anggarannya oleh anggota Komisi I, namun belum selesai, diantaranya Bagian Umum.
Anggota Komisi I, Selasa (23/11) membahas RKA sejumlah Kecamatan dan lima Kelurahan. Pembahasan RKA Kecamatan dipastikan belum dapat diselesaikan Selasa kemarin, karena masih ada beberapa Camat yang tidak hadir. Sedangkan anggaran Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang juga menjadi mitra kerja Komisi I dibahas tadi malam.
Ketua Komisi I, Salmin G. Lodji mengatakan, sebenarnya pembahasan anggaran SKPD itu dapat diselesaikan secepatnya. Namun keterlambatan pihak SKPD datang menghadiri rapat membuat pembahasan menjadi. Belum lagi diantara SKPD itu ada yang tidak hadir pada saat rapat pembahasan ditentukan.
“Saya stres, mereka sering lambat,” kata Salmin.
Sedangkan Komisi IV, sejak Senin (22/11) hingga Selasa (23/11) kemarin, menyelesaikan pembahasan RKA Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) serta Dinas Kesehatan.
Ketua Komisi IV, Husen Mardjengi mengakui proses pembahasan yang mereka laksanakan memang terlambat.
“Pembahasan ini terlambat akibat tidak adanya sarana pendukung diruang kerja kami. Diruangan ini tidak ada komputer. Bagaimana kita mau buat surat dan administrasi lainnya kalau di ruang ini tidak ada komputer,” kata Husen Mardjengi.
Ia mengatakan, akibat tidak adanya saran pendukung itu, membuat mereka terpaksa mengulur waktu pembahasan RKA SKPD.
Sementara Komisi II yang dipimpin Suardi telah menyelesaikan empat RKA SKPD mitra kerjanya, yaitu Bagian Ekonomi, Badan Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT).
Komisi II tinggal menyisakan beberapa SKPD lagi diantaranya, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PKKAD) serta Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan).
Anggota Komisi II, I Made Yastina mengatakan, keterlambatan pembahasan itu disebabkan adanya penyesuaian RKA SKPD atas Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat.
Begitupun halnya dengan Komisi III yang dipimpin H. Yusup Berahima, juga telah menyelesaikan pembahasan beberapa RKA SKPD mitra kerjanya, diantaranya, Dinas Perhubungan (Dishub) dan Bappeda.
Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, RKA SKPD ini sudah harus dibahas oleh Badan Anggaran karena akan dilaporkan pada rapat paripurna, Kamis (25/11).
Namun melihat kondisi ini, maka dapat dipastikan, semua Komisi melalui Banggar akan meminta tambahan waktu pembahasan pada saat rapat paripurna nanti.
“Kita akan meminta tambahan waktu pembahasan,” kata Ketua Komisi IV, Husen Mardjengi yang diamini anggota Komisi II, I Made Yastina. (wan)
Komisi I yang dipimpin Salmin G. Lodji hampir rampung membahas RKA SKPD mitra kerjanya karena mulai melaksanakan pembahasan sejak Senin (16/11) lalu.
Komisi IV yang dipimpin Husen Mardjengi baru mulai melaksanakan pembahasan sejak Senin (22/11).
RKA SKPD yang telah dibahas oleh anggota Komisi I yaitu, Inspektorat, Bagian Hukum dan Perundang-undangan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Bagian Organisasi, Bagian Pemerintahan Umum, Bagian Humas dan Sekretariat Korpri. Adapula SKPD yang telah dibahas anggarannya oleh anggota Komisi I, namun belum selesai, diantaranya Bagian Umum.
Anggota Komisi I, Selasa (23/11) membahas RKA sejumlah Kecamatan dan lima Kelurahan. Pembahasan RKA Kecamatan dipastikan belum dapat diselesaikan Selasa kemarin, karena masih ada beberapa Camat yang tidak hadir. Sedangkan anggaran Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang juga menjadi mitra kerja Komisi I dibahas tadi malam.
Ketua Komisi I, Salmin G. Lodji mengatakan, sebenarnya pembahasan anggaran SKPD itu dapat diselesaikan secepatnya. Namun keterlambatan pihak SKPD datang menghadiri rapat membuat pembahasan menjadi. Belum lagi diantara SKPD itu ada yang tidak hadir pada saat rapat pembahasan ditentukan.
“Saya stres, mereka sering lambat,” kata Salmin.
Sedangkan Komisi IV, sejak Senin (22/11) hingga Selasa (23/11) kemarin, menyelesaikan pembahasan RKA Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) serta Dinas Kesehatan.
Ketua Komisi IV, Husen Mardjengi mengakui proses pembahasan yang mereka laksanakan memang terlambat.
“Pembahasan ini terlambat akibat tidak adanya sarana pendukung diruang kerja kami. Diruangan ini tidak ada komputer. Bagaimana kita mau buat surat dan administrasi lainnya kalau di ruang ini tidak ada komputer,” kata Husen Mardjengi.
Ia mengatakan, akibat tidak adanya saran pendukung itu, membuat mereka terpaksa mengulur waktu pembahasan RKA SKPD.
Sementara Komisi II yang dipimpin Suardi telah menyelesaikan empat RKA SKPD mitra kerjanya, yaitu Bagian Ekonomi, Badan Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT).
Komisi II tinggal menyisakan beberapa SKPD lagi diantaranya, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PKKAD) serta Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan).
Anggota Komisi II, I Made Yastina mengatakan, keterlambatan pembahasan itu disebabkan adanya penyesuaian RKA SKPD atas Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat.
Begitupun halnya dengan Komisi III yang dipimpin H. Yusup Berahima, juga telah menyelesaikan pembahasan beberapa RKA SKPD mitra kerjanya, diantaranya, Dinas Perhubungan (Dishub) dan Bappeda.
Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, RKA SKPD ini sudah harus dibahas oleh Badan Anggaran karena akan dilaporkan pada rapat paripurna, Kamis (25/11).
Namun melihat kondisi ini, maka dapat dipastikan, semua Komisi melalui Banggar akan meminta tambahan waktu pembahasan pada saat rapat paripurna nanti.
“Kita akan meminta tambahan waktu pembahasan,” kata Ketua Komisi IV, Husen Mardjengi yang diamini anggota Komisi II, I Made Yastina. (wan)
Langganan:
Postingan (Atom)