Lagi, Rapat Paripurna DPRD Parimo Ricuh

PARIGI- Lagi, Rapat paripurna DPRD Parigi Moutong (Parimo) dengan agenda Laporan Badan Anggaran (Banggar), Jumat (24/12) berakhir ricuh.
Kericuhan itu bermula ketika anggota DPRD dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI-P), Husen Mardjengi menyikapi hasil kerja Banggar selama beberapa hari.
Husen menganggap hasil kerja Banggar terkesan sia-sia karena anggaran yang masu disahkan itu hanya usulan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Husen Mardjengi terus berseloroh dan menganggap hasil kinerja Banggar Nol.
Tak lama kemudian, Wakil Ketua DPRD, Abdul Haris Lasimpara menskorsing rapat paripurna itu karena sudah memasuki waktu sholat Jumat.
Tiba-tiba usai rapat diskorsing, sejumlah anggota DPRD, diantaranya, Kisman DB. Sultan dan Gunawan Efendi langsung berteriak dan mendekati meja pimpinan rapat. Teriakan anggota DPRD ini terus menggema.
“DPRD hanya tukng stempel,” kata Kisman dengan nada tinggi.
Bahkan Gunawan Efendi, anggota DPRD dari Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) menunjukkan sikap tak terpuji. Gunawan dengan emosi mengangkat mikorofon dan membantingnya di depan Wakil Ketua DPRD, Abdul Haris Lasimpara dan Sekretaris Kabupaten (Sekkab), Nirman J. Winter.
Untungnya Abdul Haris Lasimpara tidak bereaksi atas sikap yang ditunjukkan oleh Gunawan tersebut.
Abdul Haris Lasimpara hanya diam dan berdiri dari tempat duduknya menyaksikan ulah Gunawan. Begitupun Sekkab, Nirman J. Winter yang sempat terkejut dengan aksi Gunawan itu, juga hanya diam dikursinya. Sedangkan Gunawan sendiri langsung diamankan beberapa anggota DPRD dan staf Sekretariat.
Pejabat SKPD yang hadir pada rapat paripurna itu hanya tertegun menyaksikan ulah anggota DPRD ini. Beberapa pejabat SKPD, staf sekretariat DPRD dan warga yang hadir, menyayangkan peristiwa itu terjadi.
Selain itu, hasil kerja Banggar yang dilaporkan Salmin G. Lodji dan telah disahkan melalui rapat paripurna, menuai kontroversi. Sejumlah anggota DPRD menolak hasil kerja Banggar karena menganggap Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2011 senilai Rp 92,2 milyar belum selesai dibahas.
“Saya menolak pengesahan hasil kerja Banggar karena anggaran Rp92 miliar lebih belum ada RKA-nya. Tulis itu,” kata Kisman DB. Sultan, anggota DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Selain Kisman, anggota DPRD lainnya yang menolak pengesahan hasil kerja Banggar ini diantaranya, Husen Mardjengi, Syaiful Bahri, Gunawan Efendi, Asgaf, Mayasari, Joice Borman, Rahmat, Arif Alkatiri dan H. Rahman P. Ondo. Bahkan Husen Mardjengi dan Syaiful Bahri melakukan aksi Walk Out untuk mempertegas penolakannya. (wan)